Pemprov Lampung Panggil Tim Anggaran Tubaba, Kaji Ulang Arah Pembangunan di Perubahan APBD 2025. Pemerintah Provinsi Lampung memanggil jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025. Rapat yang dipimpin Asisten Administrasi Umum ini bertujuan memastikan alokasi anggaran Tubaba tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Penulis: Suara Rakyat News
Sekda Marindo Kurniawan Serahkan Raperda APBD 2026, Ungkap Prioritas Pendidikan Gratis dan Infrastruktur Lampung
Sekda Marindo Kurniawan Serahkan Raperda APBD 2026, Ungkap Prioritas Pendidikan Gratis dan Infrastruktur Lampung. Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 kepada DPRD. Dalam paparan kuncinya, ia mengungkap dua program prioritas utama Pemprov Lampung, yakni komitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri, serta target ambisius untuk mencapai kemantapan jalan provinsi hingga 80,88%.
Membongkar Borok Tender Dinas PUPR Tanggamus: Miliaran Rupiah Dikondisikan Lewat Modus Gagal Ulang, Nama PPK Terseret
Membongkar Borok Tender Dinas PUPR Tanggamus: Miliaran Rupiah Dikondisikan Lewat Modus Gagal Ulang, Nama PPK Terseret. Ini bukan lagi kelalaian, ini adalah kejahatan pengadaan yang terencana. Jejak digitalnya sangat jelas dan menunjukkan arogansi kekuasaan.
PUNGLI PASAR GINTUNG: Jeritan Pedagang di Atas Aset Negara Rp 38 Miliar yang Dirampas
PUNGLI PASAR GINTUNG: Jeritan Pedagang di Atas Aset Negara Rp 38 Miliar yang Dirampas. Pasar ini dibangun pakai uang negara Rp 38 miliar, tapi kami korban! Setiap hari kami dipaksa bayar sewa kepada orang yang bukan negara!
Jawab Pandangan Umum Fraksi, Gubernur Mirza Tegaskan P-APBD 2025 Disusun Kolaboratif dan Berpihak pada Rakyat
Jawab Pandangan Umum Fraksi, Gubernur Mirza Tegaskan P-APBD 2025 Disusun Kolaboratif dan Berpihak pada Rakyat. Kami memandang pemandangan umum fraksi-fraksi sebagai wujud semangat kemitraan, sinergi, dan fungsi pengawasan. Ini adalah pilar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Tegakkan Disiplin, Bapenda Lampung Sosialisasikan Aturan Pakaian Dinas ASN
Tegakkan Disiplin, Bapenda Lampung Sosialisasikan Aturan Pakaian Dinas ASN. Kepatuhan terhadap aturan seragam adalah cerminan dari disiplin pribadi dan kesatuan kita sebagai abdi negara. Ini adalah bentuk paling dasar dari etika birokrasi yang harus kita junjung tinggi. [Armintoni, Sekretaris Bapenda Lampung]
Pemprov Lampung Gelar Rapat Strategis, Sekda Marindo Minta Bapenda Genjot Optimalisasi Pendapatan Daerah
Pemprov Lampung Gelar Rapat Strategis, Sekda Marindo Minta Bapenda Genjot Optimalisasi Pendapatan Daerah. Saya meminta Bapenda tidak hanya bekerja dengan cara-cara biasa, tetapi harus ada inovasi dan terobosan. Identifikasi semua potensi, tutup celah kebocoran, dan permudah layanan bagi wajib pajak. [Sekda Marindo]
Gubernur dan Jajaran Forkopimda Lampung Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto
Gubernur dan Jajaran Forkopimda Lampung Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Kekuatan sebuah negara bergantung pada kemampuannya menguasai dan mengelola kekayaan nasional. Setiap penyimpangan harus segera ditindak dan dibenahi.
Gebrakan Prestasi SMAN 3 Metro Resmi Masuk Daftar 20 SMA Unggulan se-Lampung, Geser Dominasi Lokal
Gebrakan Prestasi SMAN 3 Metro Resmi Masuk Daftar 20 SMA Unggulan se-Lampung, Geser Dominasi Lokal. Pengakuan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah pemicu semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi penerus yang lebih kompeten dan berdaya saing,”ujar Ibnu Budi Cahyana, S.Sos., M.Pd., Kepala SMAN 3 Metro.
Skandal Wajib Setor di Jantung Satpol PP Bandar Lampung: Keringat Ribuan Anggota Diduga Jadi Pungli Setengah Miliar Rupiah
Skandal Wajib Setor di Jantung Satpol PP Bandar Lampung: Keringat Ribuan Anggota Diduga Jadi Pungli Setengah Miliar Rupiah. Ini bukan lagi soal potongan liar, ini adalah pemerasan dengan modus yang lebih licik. Hak anggota diberikan utuh, lalu ada instruksi dari oknum atasan untuk menyetor kembali sebagian. Ini adalah kejahatan jabatan yang memanfaatkan relasi kuasa. Ini adalah transaksi ‘sukarela di bawah todongan’. Anggota, terutama 1.040 tenaga kontrak daerah, tidak punya pilihan selain patuh jika tidak ingin kariernya terancam.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.