Membongkar Dugaan Persekongkolan Tender PU Kota Bandar Lampung, Dari Alamat Fiktif Hingga Konflik Kepentingan. Investigasi membongkar dugaan persekongkolan tender di Dinas PU Bandar Lampung. Pemenang proyek miliaran, CV Naufal Berkarya, terbukti beralamat fiktif. Kadis Dedi Sutiyoso terseret dugaan konflik kepentingan dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)-nya tidak ditemukan. Simak temuan lengkap jaringan korupsi ini.
Korupsi
Anggaran Koran Setengah Miliar di Bapperida Tanggamus Picu Dugaan Korupsi
Dugaan korupsi di Bapperida Lampung mencuat. Anggaran janggal Rp 522,1 juta untuk koran dan modus ‘pecah paket’ proyek di RUP 2024 terungkap. Pemerhati desak APH turun tangan. Anggaran Koran Setengah Miliar di Bapperida Tanggamus Picu Dugaan Korupsi
Modus Pecah Paket dan Anggaran Janggal Dinas PUPR Bandar Lampung Rp 298 Miliar
Modus Pecah Paket dan Anggaran Janggal Dinas PUPR Bandar Lampung Rp 298 Miliar. Investigasi mendalam membongkar dugaan korupsi sistematis di Dinas PUPR Bandar Lampung. Temukan bagaimana modus pecah paket pada anggaran fantastis Rp 298 Miliar dan penyalahgunaan E-purchasing di bawah pimpinan Kadis Dedi Sutiyoso berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Simak analisis lengkap RUP APBD 2024 dan temuan anggaran janggal lainnya.
Aroma Bancakan APBD 2024: Anggaran Fantastis Sekretariat DPRD Lampung Barat Diduga Jadi Ajang Foya-Foya
Menguak dugaan korupsi APBD 2024 Sekretariat DPRD Lampung Barat. Rp 16,4 Miliar anggaran Perdin, Mamin, dan Media diduga jadi ajang bancakan terstruktur. Aroma Bancakan APBD 2024: Anggaran Fantastis Sekretariat DPRD Lampung Barat Diduga Jadi Ajang Foya-Foya
PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan!
PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.
Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024
Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.
KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat
KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.
DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas
DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas. Dugaan korupsi sistematis di Dinas Kesehatan Tanggamus terbongkar. Melibatkan pengaturan lelang proyek DAK, kejanggalan anggaran miliaran, hingga dugaan pungli yang menyasar 24 Puskesmas. Nama Kepala Dinas Taufik Hidayat menjadi sorotan utama.
Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah
Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.
Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi
Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi. Investigasi mendalam mengungkap bagaimana APBD 2024 DPRD Tanggamus senilai Rp 32 Miliar diduga sarat penyelewengan. Temukan rincian anggaran media yang fantastis, pelanggaran aturan pengadaan, dan modus “dana sosialisasi” yang berpotensi merugikan negara. LSM Tunas Bangsa desak KPK dan Kejaksaan turun tangan.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.