Dinas PSDA Provinsi Lampung meraih predikat ‘BB’ dalam SAKIP Award 2025. Penghargaan diserahkan Sekdaprov Lampung sebagai bukti komitmen akuntabilitas kinerja pemerintah.Dinas PSDA Lampung Raih Predikat BB dalam SAKIP Award 2025
Akuntabilitas
Dikomandoi Sekda Dr. Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung Mantapkan Komitmen Tata Kelola Aset Daerah yang Transparan dan Sistematis
Dikomandoi Sekda Dr. Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung Mantapkan Komitmen Tata Kelola Aset Daerah yang Transparan dan Sistematis. Sekda Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, pimpin rapat pembahasan aset daerah bersama BPKAD. Berita ini menyoroti komitmen Pemprov Lampung dalam menuntaskan permasalahan aset secara sistematis dan transparan demi pembangunan daerah.
Awali Proses Pengawasan, Pemprov Lampung Gelar Entry Meeting dengan BPK RI
Awali Proses Pengawasan, Pemprov Lampung Gelar Entry Meeting dengan BPK RI. Pemprov Lampung memulai proses pengawasan reguler oleh BPK RI melalui entry meeting yang dipimpin Sekda Marindo Kurniawan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung
Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), menerima apresiasi dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan yang dinilai transparan dan akuntabel. Dalam sebuah audiensi resmi, Kanwil DJPb menyoroti kemajuan dalam pelaporan dan penyerapan anggaran, sembari mendorong agar prestasi ini terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab Lampung Barat menyambut baik apresiasi ini dan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi tata kelola pemerintahan yang baik.
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP. pertemuan strategis antara Gubernur Lampung dan BPKP, yang menempatkan BPKAD Provinsi Lampung sebagai pilar utama dalam upaya penguatan tata kelola keuangan daerah. Berita ini menyoroti komitmen BPKAD untuk mendukung penuh terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi dengan lembaga pengawasan nasional demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.


















