Skandal APBD 2024 DPRD Lampung Barat: Rp 16,4 Miliar diduga jadi bancakan. Modus ‘pecah paket’ dan Perdin siluman terkuak. KPA Pirwan dipromosikan. DI BALIK PROMOSI JABATAN PIRWAN, ANGGARAN DPRD LAMPUNG BARAT SENILAI RP 16,4 MILIAR TERBONGKAR
BPK Lampung
Perkuat Akuntabilitas, BPKAD Lampung Gelar Exit Meeting Bahas Temuan Audit BPK
Perkuat Akuntabilitas, BPKAD Lampung Gelar Exit Meeting Bahas Temuan Audit BPK. BPKAD Provinsi Lampung gelar exit meeting bersama BPK Perwakilan Lampung untuk membahas temuan audit dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Plt. Kepala BPKAD, Nurul Fajri, tegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan tepercaya.
KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat
KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.