Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.
Proyek Infrastruktur
Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah
Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah. Sebuah laporan investigatif membongkar dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek miliaran rupiah di Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Dengan bukti data dari LPSE, artikel ini merinci modus penggagalan tender yang janggal, intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bowo Nugroho, dan bagaimana perusahaan yang sebelumnya tidak layak justru dimenangkan dalam tender ulang. Para pejabat kunci yang memilih bungkam semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang terencana.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.