Inspektorat Tanggamus terapkan pengawasan Dana Desa bertahap tiap triwulan. Sekretaris Inspektorat, Gustam Apriansyah, tegaskan sanksi hukum bagi aparatur yang selewengkan uang negara demi transparansi dan kesejahteraan masyarakat. Inspektorat Tanggamus Optimalkan Pengawasan Dana Desa: Terapkan Evaluasi Berkala, Cegah Kebocoran Anggaran
Transparansi Anggaran
Dorong Akuntabilitas, BPKAD Pringsewu Hadiri Kick Off Input IPKD 2024
BPKAD Pringsewu hadiri sosialisasi dan kick off input IPKD 2024. Langkah strategis Pemkab Pringsewu untuk wujudkan tata kelola keuangan yang transparan. Dorong Akuntabilitas, BPKAD Pringsewu Hadiri Kick Off Input IPKD 2024
Perkuat Akuntabilitas, BPKAD Lampung Gelar Exit Meeting Bahas Temuan Audit BPK
Perkuat Akuntabilitas, BPKAD Lampung Gelar Exit Meeting Bahas Temuan Audit BPK. BPKAD Provinsi Lampung gelar exit meeting bersama BPK Perwakilan Lampung untuk membahas temuan audit dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Plt. Kepala BPKAD, Nurul Fajri, tegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan tepercaya.
Tudingan Anggaran Janggal Terpatahkan, DLH Pringsewu: Perawatan 1 Truk Sampah Tak Sampai Rp1 Juta per Bulan
Melalui hak jawab resmi, Kepala DLH Pringsewu dr. Ulin Noha mematahkan tudingan anggaran janggal. Terungkap, dana Rp455 juta adalah pagu tahunan untuk 38 kendaraan operasional berat, dengan biaya riil kurang dari Rp1 juta per unit per bulan. Melalui hak jawab resmi, Kepala DLH Pringsewu dr. Ulin Noha mematahkan tudingan anggaran janggal. Terungkap, dana Rp455 juta adalah pagu tahunan untuk 38 kendaraan operasional berat, dengan biaya riil kurang dari Rp1 juta per unit per bulan.
Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi
Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi. Investigasi mendalam mengungkap bagaimana APBD 2024 DPRD Tanggamus senilai Rp 32 Miliar diduga sarat penyelewengan. Temukan rincian anggaran media yang fantastis, pelanggaran aturan pengadaan, dan modus “dana sosialisasi” yang berpotensi merugikan negara. LSM Tunas Bangsa desak KPK dan Kejaksaan turun tangan.
Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung
Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), menerima apresiasi dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan yang dinilai transparan dan akuntabel. Dalam sebuah audiensi resmi, Kanwil DJPb menyoroti kemajuan dalam pelaporan dan penyerapan anggaran, sembari mendorong agar prestasi ini terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab Lampung Barat menyambut baik apresiasi ini dan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi tata kelola pemerintahan yang baik.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.