Analisis RUP APBD Lampung Barat 2024 mengungkap dugaan korupsi sistematis. Mulai dari belanja Sultan di Bagian Umum Setda, siasat pemecahan paket proyek untuk menghindari tender, hingga indikasi kuat pengaturan lelang konstruksi di Dinas PUPR dan Disporapar. Publik mendesak APH segera bertindak.
Investigasi
BOM WAKTU KORUPSI DINKES TUBA: Rp15,58 Miliar Anggaran “Siluman” Menganga, dari Perjalanan Fiktif hingga Pesta Konsumsi di Tengah Krisis Kesehatan
BOM WAKTU KORUPSI DINKES TUBA: Rp15,58 Miliar Anggaran “Siluman” Menganga, dari Perjalanan Fiktif hingga Pesta Konsumsi di Tengah Krisis Kesehatan. Investigasi mendalam TIMES AKURAT NEWS mengungkap dugaan skandal korupsi Rp15,58 Miliar di Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Modus utamanya melalui anggaran perjalanan dinas dalam kota yang tidak masuk akal sebesar Rp11,4 Miliar dan belanja konsumsi fantastis Rp4,18 Miliar yang diduga kuat melanggar aturan pengadaan.
SKANDAL UMRAH GRATIS & INSENTIF HANTU: Bongkar Dugaan Korupsi Sistematis di Bagian Kesra Lampung Barat
Investigasi mengungkap dugaan korupsi sistematis di Bagian Kesra Lampung Barat TA 2024. Modus meliputi mark-up paket Umrah gratis, subsidi silang ilegal untuk jemaah mandiri, insentif fiktif guru ngaji, hingga duplikasi anggaran OTD Haji dan pemecahan paket katering. Di tengah defisit APBD Rp4,99 Miliar, publik mendesak APH lakukan audit forensik menyeluruh.
Alarm Bahaya untuk Koruptor! Kejari Metro Siapkan Kejutan Besar di 2026, Pejabat dan Dewan Masuk Radar Bidikan
Kejari Metro kirim sinyal bahaya untuk pejabat dan anggota DPRD korup! Kasi Pidsus Ardo Gunata pastikan ada kejutan tersangka baru di tahun 2026. Simak bocoran target operasinya di sini.
Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi
Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi. Investigasi mendalam mengungkap bagaimana APBD 2024 DPRD Tanggamus senilai Rp 32 Miliar diduga sarat penyelewengan. Temukan rincian anggaran media yang fantastis, pelanggaran aturan pengadaan, dan modus “dana sosialisasi” yang berpotensi merugikan negara. LSM Tunas Bangsa desak KPK dan Kejaksaan turun tangan.
PUNGLI PASAR GINTUNG: Jeritan Pedagang di Atas Aset Negara Rp 38 Miliar yang Dirampas
PUNGLI PASAR GINTUNG: Jeritan Pedagang di Atas Aset Negara Rp 38 Miliar yang Dirampas. Pasar ini dibangun pakai uang negara Rp 38 miliar, tapi kami korban! Setiap hari kami dipaksa bayar sewa kepada orang yang bukan negara!
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.