Investigasi mengungkap skandal persekongkolan tender proyek infrastruktur di RSUD Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro, TA 2024-2025. Ditemukan bukti “smoking gun” berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) personel kunci yang ganda pada dua perusahaan peserta tender berbeda, mengindikasikan kendali tunggal dan perusahaan cangkang. Praktik manipulasi lain seperti rotasi pemenang (“tender arisan”) dan evaluasi harga yang menggugurkan penawar terendah demi memenangkan kontraktor tertentu dengan harga tinggi juga terungkap. Ketua LSM SIGAP, Okta Hariansyah, mendesak Kejaksaan dan KPPU untuk segera bertindak dan menyeret para pelaku.
Korupsi
Bancakan Skandal APBD Lampung Barat: Aroma di Bagian Umum hingga Dugaan Kartel Proyek Tercium Busuk
Analisis RUP APBD Lampung Barat 2024 mengungkap dugaan korupsi sistematis. Mulai dari belanja Sultan di Bagian Umum Setda, siasat pemecahan paket proyek untuk menghindari tender, hingga indikasi kuat pengaturan lelang konstruksi di Dinas PUPR dan Disporapar. Publik mendesak APH segera bertindak.
SKANDAL UMRAH GRATIS & INSENTIF HANTU: Bongkar Dugaan Korupsi Sistematis di Bagian Kesra Lampung Barat
Investigasi mengungkap dugaan korupsi sistematis di Bagian Kesra Lampung Barat TA 2024. Modus meliputi mark-up paket Umrah gratis, subsidi silang ilegal untuk jemaah mandiri, insentif fiktif guru ngaji, hingga duplikasi anggaran OTD Haji dan pemecahan paket katering. Di tengah defisit APBD Rp4,99 Miliar, publik mendesak APH lakukan audit forensik menyeluruh.
OTT KPK di Lampung Tengah: Bupati AW Ditetapkan Tersangka, Diduga Patok “Fee” Proyek hingga 20% Demi Bayar Utang Kampanye
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah, AW, sebagai tersangka suap usai OTT. AW diduga mematok fee proyek 20% hingga meraup Rp5,75 miliar untuk melunasi utang kampanye 2024. Lima orang ditahan.
SKANDAL AMBULANCE HEBAT: Investigasi Bongkar Dugaan Honorarium Fiktif Setengah Miliar di Dinkes Lampung Barat
Investigasi mendalam mengungkap dugaan skandal keuangan di Dinkes Lampung Barat. Dokumen audit forensik menemukan indikasi honorarium fiktif “Monitoring Ambulance Hebat” senilai Rp486 juta di tengah kondisi defisit APBD dan tanpa adanya pengadaan armada baru. Ironisnya, anggaran krusial untuk penanganan stunting sebesar Rp38 miliar justru macet total dengan realisasi di bawah 1 persen, memicu pertanyaan besar terkait prioritas dan tata kelola anggaran dinas tersebut.
Skandal APBDP 2024: Modus Pecah Paket Disdikbud Lampung Utara Terbongkar, Rp 11,8 Miliar Proyek Konstruksi Diduga Di-PL-kan
TERUNGKAP! Modus ‘pecah paket’ Disdikbud Lampung Utara, Rp 11,8 Miliar proyek APBDP 2024 dipecah jadi 70 paket untuk hindari tender. Simak temuan lengkapnya. Skandal APBDP 2024: Modus Pecah Paket Disdikbud Lampung Utara Terbongkar, Rp 11,8 Miliar Proyek Konstruksi Diduga Di-PL-kan
DI BALIK PROMOSI JABATAN PIRWAN, ANGGARAN DPRD LAMPUNG BARAT SENILAI RP 16,4 MILIAR TERBONGKAR
Skandal APBD 2024 DPRD Lampung Barat: Rp 16,4 Miliar diduga jadi bancakan. Modus ‘pecah paket’ dan Perdin siluman terkuak. KPA Pirwan dipromosikan. DI BALIK PROMOSI JABATAN PIRWAN, ANGGARAN DPRD LAMPUNG BARAT SENILAI RP 16,4 MILIAR TERBONGKAR
Aroma Bancakan APBD 2024: Anggaran Fantastis Sekretariat DPRD Lampung Barat Diduga Jadi Ajang Foya-Foya
Menguak dugaan korupsi APBD 2024 Sekretariat DPRD Lampung Barat. Rp 16,4 Miliar anggaran Perdin, Mamin, dan Media diduga jadi ajang bancakan terstruktur. Aroma Bancakan APBD 2024: Anggaran Fantastis Sekretariat DPRD Lampung Barat Diduga Jadi Ajang Foya-Foya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.