Melalui hak jawab resmi, Kepala DLH Pringsewu dr. Ulin Noha mematahkan tudingan anggaran janggal. Terungkap, dana Rp455 juta adalah pagu tahunan untuk 38 kendaraan operasional berat, dengan biaya riil kurang dari Rp1 juta per unit per bulan. Melalui hak jawab resmi, Kepala DLH Pringsewu dr. Ulin Noha mematahkan tudingan anggaran janggal. Terungkap, dana Rp455 juta adalah pagu tahunan untuk 38 kendaraan operasional berat, dengan biaya riil kurang dari Rp1 juta per unit per bulan.
Pemerintahan
Bangunan Ilegal PT Woongsol Membengkak Jadi 7.500 M², Pemkab Lamsel Beri Ultimatum 2 Minggu
Bangunan Ilegal PT Woongsol Membengkak Jadi 7.500 M², Pemkab Lamsel Beri Ultimatum 2 Minggu. Di bawah komando Kepala DPMPTSP Rio Gismara, tim gabungan Pemkab Lamsel mengungkap bangunan ilegal seluas 7.500 M² milik PT Woongsol yang telah beroperasi. Langkah tegas ini diambil untuk menegakkan kepastian hukum bagi semua investor di Lampung Selatan.
Bappeda Pimpin Akselerasi, Lampung Selatan Targetkan Peningkatan Status Kabupaten Layak Anak
Bappeda Pimpin Akselerasi, Lampung Selatan Targetkan Peningkatan Status Kabupaten Layak Anak. Dipimpin Kepala Bappeda, Pemkab Lampung Selatan mengumpulkan gugus tugas lintas sektor untuk mengakselerasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025. Sinergi program dan anggaran menjadi kunci utama untuk meningkatkan peringkat dan menjamin pemenuhan hak anak.
DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas
DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas. Dugaan korupsi sistematis di Dinas Kesehatan Tanggamus terbongkar. Melibatkan pengaturan lelang proyek DAK, kejanggalan anggaran miliaran, hingga dugaan pungli yang menyasar 24 Puskesmas. Nama Kepala Dinas Taufik Hidayat menjadi sorotan utama.
BPKAD Lampung Tengah Gandeng LMAN Hidupkan Aset Tidur, Buka Jalan Menuju Era Baru Tata Kelola Profesional
BPKAD Lampung Tengah Gandeng LMAN Hidupkan Aset Tidur, Buka Jalan Menuju Era Baru Tata Kelola Profesional. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mengoptimalkan aset daerah yang tidak produktif atau “aset tidur”. Inisiatif yang dipelopori oleh Kepala BPKAD, Irfan Togan Setiawan, ini bertujuan mengubah aset seperti tanah dan gedung menjadi sumber pendapatan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki layanan publik, dan menarik investasi. Kemitraan ini akan memberikan BPKAD akses terhadap keahlian profesional LMAN dalam manajemen properti, menciptakan tata kelola yang akuntabel, dan meningkatkan kapasitas SDM lokal. Langkah ini dipandang sebagai terobosan untuk menjadikan Lampung Tengah lebih menarik bagi investor dan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi
Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi. Investigasi mendalam mengungkap bagaimana APBD 2024 DPRD Tanggamus senilai Rp 32 Miliar diduga sarat penyelewengan. Temukan rincian anggaran media yang fantastis, pelanggaran aturan pengadaan, dan modus “dana sosialisasi” yang berpotensi merugikan negara. LSM Tunas Bangsa desak KPK dan Kejaksaan turun tangan.
Disdikbud Lampung Siap Rombak Penempatan Guru, Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Digenjot
Disdikbud Lampung Siap Rombak Penempatan Guru, Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Digenjot. Disdikbud Lampung siap merombak besar-besaran penempatan guru ASN dan PPPK! Ribuan guru akan ditata ulang untuk mengatasi penumpukan di kota dan mengisi kekurangan di daerah terpencil. Kinerja seluruh kepala sekolah juga akan dievaluasi secara menyeluruh.
Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah
Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah. Sebuah laporan investigatif membongkar dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek miliaran rupiah di Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Dengan bukti data dari LPSE, artikel ini merinci modus penggagalan tender yang janggal, intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bowo Nugroho, dan bagaimana perusahaan yang sebelumnya tidak layak justru dimenangkan dalam tender ulang. Para pejabat kunci yang memilih bungkam semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang terencana.
Dipimpin Sekdaprov Marindo, Lampung Selektif Ikuti 9 Cabor di Pornas Korpri 2025, Targetkan Prestasi
Dipimpin Sekdaprov Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung mengambil langkah strategis untuk Pornas Korpri 2025 dengan hanya mengikuti 9 cabang olahraga (cabor) potensial. Keputusan ini bertujuan untuk menargetkan prestasi dan medali secara efektif dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, sambil memastikan dana Korpri tetap fokus pada kesejahteraan anggota.
Pemprov Lampung Prioritaskan Kesejahteraan PPPK, Siapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang
Pemprov Lampung Prioritaskan Kesejahteraan PPPK, Siapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang. Pemprov Lampung memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan menaikkan anggaran gaji PPPK sebesar Rp400 miliar dalam APBD 2025. Sekda Marindo Kurniawan mengungkap, meski belanja pegawai melampaui 30%, Pemprov telah menyiapkan strategi fiskal untuk kembali patuh pada aturan di tahun 2027, menunjukkan komitmen pada pegawai dan tata kelola anggaran yang baik.
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.