Hukum dan Kriminal

TERUNGKAP! Modus ‘pecah paket’ Disdikbud Lampung Utara, Rp 11,8 Miliar proyek APBDP 2024 dipecah jadi 70 paket untuk hindari tender. Simak temuan lengkapnya. Skandal APBDP 2024: Modus Pecah Paket Disdikbud Lampung Utara Terbongkar, Rp 11,8 Miliar Proyek Konstruksi Diduga Di-PL-kan

Membongkar Dugaan Persekongkolan Tender PU Kota Bandar Lampung, Dari Alamat Fiktif Hingga Konflik Kepentingan. Investigasi membongkar dugaan persekongkolan tender di Dinas PU Bandar Lampung. Pemenang proyek miliaran, CV Naufal Berkarya, terbukti beralamat fiktif. Kadis Dedi Sutiyoso terseret dugaan konflik kepentingan dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)-nya tidak ditemukan. Simak temuan lengkap jaringan korupsi ini.

Modus Pecah Paket dan Anggaran Janggal Dinas PUPR Bandar Lampung Rp 298 Miliar. Investigasi mendalam membongkar dugaan korupsi sistematis di Dinas PUPR Bandar Lampung. Temukan bagaimana modus pecah paket pada anggaran fantastis Rp 298 Miliar dan penyalahgunaan E-purchasing di bawah pimpinan Kadis Dedi Sutiyoso berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Simak analisis lengkap RUP APBD 2024 dan temuan anggaran janggal lainnya.

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.