Pemerintahan

Akselerasi Pembentukan Kodam, Sekda Marindo Paparkan Komitmen Konkret Pemprov Lampung di Hadapan Komisi I DPR RI. Dari Sekda Marindo Kurniawan (Menekankan Komitmen):

“Ini adalah wujud komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung terbentuknya Kodam di Lampung. Kami telah siapkan hibah lahan total 56 hektare. Sinergi dengan Korem 043/Gatam terbukti efektif mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan pangan dan kedaulatan energi, sesuai arahan Presiden.

Pemkab Lampung Barat Ambil Langkah Tegas Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Peran Diskoperindag Jadi Ujung Tombak Pengawasan. Mulai hari ini, saya tegaskan, tidak ada lagi LPG 3 Kg untuk ASN, TNI, Polri, dan pengusaha yang ekonominya sudah mapan. Gas melon ini adalah hak mutlak rakyat miskin.
– Parosil Mabsus, Bupati Lampung Barat

Kami tidak akan segan-segan merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi agen atau pangkalan yang terbukti secara sengaja menjual gas subsidi kepada yang tidak berhak.
– Tri Umaryani S.P., M.Si., Kepala Diskoperindag Lambar

Wakili Gubernur, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri Kawal Kepentingan Daerah di RUPST Askrida. Kehadiran kami mewakili Bapak Gubernur adalah untuk memastikan PT Askrida dikelola secara profesional dan akuntabel. Setiap penyertaan modal dari Pemprov Lampung harus memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung program pembangunan di Lampung.– Nurul Fajri, S.Sos., M.T., Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung – Kami hadir untuk mengawal agar setiap rupiah penyertaan modal daerah dapat kembali dalam bentuk PAD dan manfaat pembangunan untuk masyarakat Lampung.– Nurul Fajri, S.Sos., M.T., Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung.

BPKAD Lampung Tengah Genjot Kinerja di Pertengahan Tahun, Irfan Toga Setiawan Fokus pada Akselerasi Pembangunan dan Inovasi Digital.
Fokus utama kami di pertengahan tahun ini adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada keterlambatan yang menghambat pelayanan publik dan laju pembangunan – Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M., Kepala BPKAD Lampung Tengah – Kita tidak lagi menyusun anggaran secara konvensional. Dengan pemanfaatan teknologi dan data yang akurat, APBD 2026 kami rancang agar lebih tajam, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.

Sekdaprov Marindo Kurniawan Kawal Program Strategis Nasional di Daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung siap menjalankan arahan strategis dari pemerintah pusat. Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program pembangunan yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.”
— Dr. Marindo Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Marindo Kurniawan Pecahkan Rekor Sekda Termuda Lampung. “Saya pikir kalau masalah muda itu kan masalah umur, tapi pada prinsipnya kita harus punya pengalaman dan visi yang kuat ke depan bagaimana melakukan pembangunan.” – Marindo Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Antisipasi Wabah
Staf Ahli Gubernur, dr. H. Lukman Pura:
“Kita tidak bisa lagi bekerja secara reaktif dan parsial. Ancaman penyakit tular vektor seperti DBD di era perubahan iklim ini harus dihadapi dengan data, sains, dan kolaborasi lintas sektor. Program DBDKlim adalah wujud negara hadir secara prediktif untuk melindungi kesehatan warganya.”

Balitbangda Provinsi Lampung:
“Tugas kami di Balitbangda adalah memastikan inovasi seperti DBDKlim ini tidak berhenti sebagai proyek, melainkan terintegrasi secara berkelanjutan ke dalam kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada), sehingga memiliki landasan yang kuat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat Lampung.”

Kinerja organisasi yang unggul dimulai dari kinerja individu yang terukur dan akuntabel. Kami ingin memastikan setiap pegawai, termasuk CPNS, memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya melaporkan kinerja secara transparan. Ini adalah bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi.

Manajemen Balitbangda (Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian):

“Kesejahteraan pegawai adalah prioritas. Kami memfasilitasi kegiatan ini untuk memastikan setiap CPNS baru memahami hak dan kewajiban mereka terkait jaminan kesehatan sejak awal bertugas. Pegawai yang sehat dan tenang adalah aset berharga bagi kinerja lembaga.”

Peserta CPNS (Hipotetikal):
“Sosialisasi ini sangat mencerahkan, terutama mengenai detail pendaftaran anggota keluarga dan alur layanan saat dibutuhkan. Sekarang kami merasa lebih yakin dan aman dengan skema jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara kepada kami sebagai ASN.”