‎ ‎Times Akurat News ‎ ‎Akuratimes.com homepage TIMES AKURAT NEWS ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Display a test adDisplay a test ad Display a test ad
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah

Korupsi

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah. Terbongkar! LSM Tunas Bangsa mengungkap dugaan korupsi sistematis di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan. Temukan bukti-bukti proyek janggal bernilai miliaran rupiah, mulai dari renovasi mewah fasilitas bupati, pembangunan pagar seharga Rp 1,7 Miliar, hingga modus pemecahan paket anggaran menggunakan Pengadaan Langsung yang melanggar aturan. Skandal ini terkuak di tengah periode transisi pejabat penting. Baca investigasi lengkapnya.

Example 468x60
Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah

Korupsi

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah. Sebuah laporan investigatif membongkar dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek miliaran rupiah di Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Dengan bukti data dari LPSE, artikel ini merinci modus penggagalan tender yang janggal, intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bowo Nugroho, dan bagaimana perusahaan yang sebelumnya tidak layak justru dimenangkan dalam tender ulang. Para pejabat kunci yang memilih bungkam semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang terencana.

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan

Korupsi

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan. Anggaran Rp2,1 Miliar untuk 40 orang ini bukan sekadar angka, ini adalah cermin arogansi kekuasaan. Logika mana yang membenarkan satu pegawai ‘pelesiran’ dua bulan penuh, sementara kebutuhan dasar rakyat terabaikan? Ini bukan pemborosan, ini potensi perampokan uang rakyat yang terencana.

PENYAKIT LAMA KAMBUH LAGI! Rp154 Juta Uang Sampah ‘Raib’ Kepala DLH Veni Devialesti Jadi Sorotan

PENYAKIT LAMA KAMBUH LAGI! Rp154 Juta Uang Sampah ‘Raib’ Kepala DLH Veni Devialesti Jadi Sorotan

Korupsi

PENYAKIT LAMA KAMBUH LAGI! Rp154 Juta Uang Sampah ‘Raib’ Kepala DLH Veni Devialesti Jadi Sorotan. Setiap tahun BPK menemukan, setiap tahun dinas mencicil, dan setiap tahun ada sisa yang ‘hilang’. Ini bukan lagi siklus administrasi, ini adalah siklus korupsi. Uang sampah rakyat telah dijadikan ATM tahunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso

Korupsi

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso. BPK sudah memberikan peta jalan kejahatannya. Jika APH hanya menunggu di ujung jalan untuk menagih pengembalian uang, bukan menjemput pelakunya dengan borgol, maka negara ini secara resmi melegalkan korupsi dengan sistem ‘bayar di tempat’.

Dugaan Kerugian Negara Rp 205 Juta Per tahun di Disdukcapil Lampung Barat

Dugaan Kerugian Negara Rp 205 Juta Per tahun di Disdukcapil Lampung Barat

Korupsi

Dugaan Kerugian Negara Rp 205 Juta Per tahun. “Anggaran yang dialokasikan Disdukcapil Lampung Barat hampir lima kali lipat dari batas SBM. Ini menunjukkan dugaan kuat pengabaian prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Kami menduga kuat realisasi anggaran ini dimanipulasi dan sarat permainan untuk keuntungan oknum tertentu.” – Birman Sandi, Ketua LSM Tunas Bangsa.

Dugaan Skandal Anggaran Disdukcapil Tanggamus: Dana ATK Rp 1,6 Miliar, Hampir 20 Kali Lipat Batas Wajar! APH Didesak Turun Tangan!

Dugaan Skandal Anggaran Disdukcapil Tanggamus: Dana ATK Rp 1,6 Miliar, Hampir 20 Kali Lipat Batas Wajar! APH Didesak Turun Tangan!

Korupsi

Dugaan Skandal Anggaran Disdukcapil Tanggamus. Tanda tanya besar menyelimuti penggunaan dana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat pada tahun anggaran 2024, khususnya terkait alokasi fantastis sebesar Rp 1,6 miliar yang dilaporkan ludes hanya untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK).

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

error: Content is protected !!
‎ ‎ ‎   ‎ ‎      ‎ ‎ ‎ ‎ ‎