‎ ‎Times Akurat News ‎ ‎ ‎Akuratimes.com homepage ‎ ‎ TIMES AKURAT NEWS ‎ ‎ ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Display a test adDisplay a test ad Display a test ad
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300 ‎
Breaking News
‎Geger! Modus Anggaran Rp14,7 Miliar Diskominfotik Lamsel Terbongkar ‎Geger! Modus Anggaran Rp14,7 Miliar Diskominfotik Lamsel Terbongkar
‎Bongkar Skandal APBD 2025 BMBK Lampung: Dari Akal-Akalan Pecah Paket Hingga Dana Siluman Rp 40 Miliar ‎Bongkar Skandal APBD 2025 BMBK Lampung: Dari Akal-Akalan Pecah Paket Hingga Dana Siluman Rp 40 Miliar
Fakta Lengkap Dugaan Korupsi Biro Kesra Provinsi Lampung 2025 dan Klarifikasi Resmi Pemerintah Fakta Lengkap Dugaan Korupsi Biro Kesra Provinsi Lampung 2025 dan Klarifikasi Resmi Pemerintah
‎BONGKAR SKANDAL APBD 2025: Triliunan Rupiah Anggaran DLH Lampung Selatan Diduga Menguap Lewat ‘Salami Slicing’ dan Pekerja Hantu ‎BONGKAR SKANDAL APBD 2025: Triliunan Rupiah Anggaran DLH Lampung Selatan Diduga Menguap Lewat ‘Salami Slicing’ dan Pekerja Hantu
Dugaan Korupsi, Mark-Up Ekstrem, dan Skema Rental Fiktif di Bagian Umum Setdakab Lampung Barat Dugaan Korupsi, Mark-Up Ekstrem, dan Skema Rental Fiktif di Bagian Umum Setdakab Lampung Barat

Penegakan Hukum

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat

Korupsi
𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐀𝐊𝐔𝐑𝐀𝐓 𝐍𝐄𝐖𝐒

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

Example 468x60

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

error: Content is protected !!
‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎   ‎ ‎      ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎