Pemprov Lampung Perkuat Disiplin dan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Aturan Baru Jam Kerja ASN
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat disiplin kerja, mendorong inovasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembaruan pengaturan hari dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sosialisasi mengenai kebijakan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, yang hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, bertempat di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/2/2026).
Kegiatan strategis ini melibatkan partisipasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung serta para Kepala Bagian Organisasi dari tingkat Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung. Dalam arahannya, Sulpakar menegaskan bahwa penerapan kebijakan jam kerja terbaru ini harus dimaknai secara mendalam sebagai upaya untuk memperbaiki budaya kerja ASN. Tujuannya adalah agar birokrasi pemerintahan dapat berjalan lebih profesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
Sulpakar mengajak seluruh jajaran abdi negara untuk merespons kebijakan ini dengan sikap yang positif. Ia mengimbau agar aturan baru ini tidak sekadar dilihat sebagai rutinitas administratif, melainkan dijadikan momentum kebangkitan untuk meningkatkan kedisiplinan, melahirkan berbagai inovasi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Di era yang dinamis ini, ASN dituntut untuk memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan zaman tanpa sedikit pun menurunkan kualitas kinerja.
Selain itu, pembuktian kompetensi di lapangan menjadi sorotan utama. Sulpakar mendorong seluruh ASN, baik di lingkungan Pemprov maupun di tingkat kabupaten/kota, untuk benar-benar membuktikan diri sebagai pelayan masyarakat yang berorientasi pada hasil terbaik. Ia menitikberatkan bahwa fondasi utama dalam menjalankan tugas kepemerintahan bertumpu pada kemauan untuk terus mengasah kemampuan diri, menjaga rasa tanggung jawab, menjalin komunikasi yang efektif, serta mencintai iklim kerja itu sendiri.
Secara teknis, pengaturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman baku bagi seluruh perangkat daerah. Melalui regulasi tersebut, sistem hari kerja ASN diformalkan menjadi lima hari, terhitung dari hari Senin hingga Jumat. Menariknya, aturan ini memberikan ruang fleksibilitas waktu di mana pengaturan jam kerja dapat disesuaikan oleh instansi masing-masing, dengan syarat mutlak tidak mengurangi total jam kerja yang telah diwajibkan oleh undang-undang.
Fleksibilitas yang ditawarkan oleh regulasi ini dirancang khusus untuk mendongkrak efektivitas, efisiensi, serta produktivitas para pegawai. Menutup arahannya, Sulpakar menaruh harapan besar agar seluruh peserta sosialisasi dapat menyerap informasi dengan baik, memahaminya secara utuh, dan segera mengimplementasikannya di instansi masing-masing demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima dan optimal.(*)
