โ
Kejahatan Kerah Putih Dinkes Lampung SelatanโDari Sabotase Tender Gagal hingga Akrobat Jabatan (2024โ2026)
LAMPUNG SELATANย โ Fasilitas kesehatan rakyat di Kabupaten Lampung Selatan tidak sekadar menjadi ladang subur bagi oligarki; ia telah bertransformasi menjadi panggung sandiwara birokrasi yang nyaris tak tersentuh hukum. Sebuah laporan investigasi forensik lintas-disiplin terbaru secara telanjang membongkar dugaan korupsi sistemik dan persekongkolan pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Selatan yang bernilai miliaran rupiah.
Namun, kejahatan ini tidak berhenti pada manipulasi sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sindikat ini berlindung di balik desain birokrasi yang sengaja dibuat kacauโsebuah “roller coaster” rotasi jabatan, demosi, dan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) yang dirancang untuk mengelabui hukum, melanggengkan kekuasaan, dan mengamankan aliran upeti (kickback) sebesar 25%.
Dua episentrum utama dari skandal tata kelola ini berpusat pada Devi Arminanto, S.K.M., M.M. (sosok birokrat yang keluar-masuk pucuk pimpinan Dinkes melalui celah aturan)
Analisis data empiris dari sistem LPSE membuktikan bahwa kejahatan kerah putih ini adalah “SOP Siluman” yang dipraktikkan secara konsisten sejak Tahun Anggaran 2024 hingga 2025, menyasar lima proyek infrastruktur vital dengan total nilai lebih dari Rp 3,3 Miliar.
Proyek-proyek tersebut meliputi:
2024: Rehabilitasi Gedung Puskesmas Hajimena (Rp 500 Juta)
2025: Renovasi Puskesmas Sragi (Rp 770 Juta)
2025: Renovasi Puskesmas Banjar Agung (Rp 540 Juta)
2025: Rehabilitasi Penambahan Ruang Puskesmas Rajabasa (Rp 1,07 Miliar)
2025: Rehabilitasi Gedung BINKESMAS (Rp 418 Juta)
Modus operandi yang dieksekusi oleh PPK Destha Hadi Permana dan Kelompok Kerja (Pokja) sangat identik dan menentang probabilitas statistik murni. Mereka mengeksploitasi mekanisme pelindung negara bernama “Tender Gagal” melalui dua babak pembantaian administratif:
Fase Pengintaian (Lelang Batal): Puluhan kontraktor mendaftar dan memberikan penawaran harga terendah. Bukannya dimenangkan, Pokja mendiskualifikasi seluruh peserta dengan dalih sepihak “tidak ada peserta yang lulus evaluasi”. Lelang tahap pertama ini murni digunakan untuk mengintip harga batas bawah (market floor) dari kompetitor murni.
Fase Eksekusi (Tender Ulang): Pada lelang ulang, penawar sah yang berani memberikan harga murah (seperti CV DUTA dan CV LANGGENG MAJU PERKASA di tahun 2025) dieksekusi mati menggunakan tameng pasal karet: “Peserta tidak memenuhi Persyaratan Teknis Lainnya”.
Kartel ini diorkestrasi menggunakan perusahaan pendamping (“pinjam bendera”) seperti CV. KAYRA KONSTRUKSI yang selalu mendaftar sebagai pengecoh dan pasrah digugurkan agar lelang terlihat sah oleh algoritma.
Hasil akhirnya? Pemenang yang telah ditentukan sebelumnya (CV. AURA PERDANA UTAMA, ALFATIH PERKASA, CV. MULYA DWIPA MANDIRI, dan ANABAE KARYA) selalu memenangkan kontrak dengan nilai 94,9% hingga 98,1% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Mengunci margin sedekat itu secara konstan di lelang buta adalah bukti absolut adanya pendiktean harga (price dictation) dan pembocoran rahasia negara.
Margin HPS buatan ini sengaja dipertahankan untuk membiayai kickback. Laporan intelijen mengonfirmasi adanya skema setoran 22% hingga 25% dari nilai proyek kepada elit birokrat. Jika diaplikasikan pada kelima proyek tersebut, uang negara yang dirampok mencapai lebih dari Rp 825 Juta.
Konsekuensinya fatal: kontraktor yang telah “disunat” modalnya 25% terpaksa menurunkan spesifikasi besi dan semen. Puskesmas yang dibangun menjadi ringkih, membahayakan nyawa pasien demi melunasi upeti pejabat.
Bagaimana sindikat pengadaan yang sangat transparan jejak digitalnya ini bisa bertahan bertahun-tahun tanpa tersentuh? Jawabannya terletak pada turbulensi struktural yang sengaja diciptakan. Sindikat ini bersembunyi di balik kekacauan transisi politik dan pergeseran jabatan.
Pada Juli 2023 (era Bupati Nanang Ermanto), Devi Arminanto secara definitif menduduki jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Eselon II) melalui lelang terbuka (open bidding). Namun, seiring waktu, pengaruhnya sengaja “ditenggelamkan” sehingga menciptakan vakum kekuasaan pada level operasional.
Kekosongan ini kemudian diisi secara bergilir oleh figur Pelaksana Tugas (Plt). Pada awal 2025, di bawah pemerintahan baru Bupati Radityo Egi Pratama, Hari Surya Wijaya diangkat sebagai Plt. Ia menjadi wajah populis dinas, menangani krisis banjir dan mengorkestrasi Cek Kesehatan Gratis 100 Hari Kerja. Pada Maret 2025, posisi Plt diserahkan kepada Sumantri (yang merangkap Kabid Yankes). Sumantri berhasil mempertahankan status Privilege UHC bagi 1,1 juta jiwa penduduk dan mengendalikan krisis keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, sirkulasi jabatan Plt ini sesungguhnya melumpuhkan pengawasan internal yang ajeg, memberikan ruang gerak bebas bagi PPK Trimandala untuk merajut kartel pengadaan secara bergerilya di sistem LPSE.
Puncak dari siasat kelicikan birokrasi ini terjadi pada awal tahun 2026. Devi Arminanto, yang sempat didemosi (diturunkan jabatannya) menjadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, tiba-tiba ditarik kembali untuk menguasai Dinkes melalui skema “jalur belakang” yang mencengangkan.
| Tanggal | Manuver Mutasi Devi Arminanto | Analisis Taktis Kepala Daerah |
| Sblm Feb 2026 | Demosi ke Sekretaris DLH (Es. III) | “Area transit” untuk membekukan status Eselon II-nya. |
| 4 Feb 2026 | Dilantik menjadi Kabid Yankes Dinkes | Dimasukkan kembali ke Dinkes pada level Eselon III yang wewenangnya murni di tangan Bupati (tanpa perlu seleksi lelang). |
| 7 Feb 2026 | Ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan | CHECKMATE. Dengan status barunya di Eselon III Dinkes, Bupati bebas menunjuknya sebagai Plt Kadis, memintas aturan wajib open bidding Eselon II dari KASN dan Kemendagri. |
Hanya dalam waktu 72 jam sejak dilantik sebagai Kepala Bidang, Devi Arminanto kembali menggenggam otoritas tertinggi di Dinas Kesehatan.
Setelah sukses membajak kembali kursi kepemimpinan melalui celah regulasi, gaya manajerial Devi Arminanto di Semester I 2026 diubah secara drastis menjadi sangat agresif dan populis.
Ia melakukan serangkaian tindakan yang dirancang untuk membangun citra good governance:
Audit Forensik Dapur MBG (Mei 2026): Melakukan sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menekan standar sanitasi dan penggunaan APD bagi juru masak.
Penyelamatan Fiskal APBD (April 2026): Memimpin rekonsiliasi data BPJS PBPU untuk memutus pembayaran premi fiktif bagi warga meninggal/pindah.
SOP Penindakan Klinik Nakal: Menenangkan kemarahan publik atas malapraktik Klinik Kalianda Sehat dengan pendekatan birokratis normatif.
Sertifikat Eliminasi Malaria: Menerima penghargaan dari Kemenkes atas hilangnya transmisi lokal malaria di Lampung Selatan.
Namun, pencapaian-pencapaian teknokratis ini bagaikan lipstik di wajah yang membusuk. Audit fasilitas kesehatan dan penyelamatan anggaran APBD BPJS terasa sangat ironis dan munafik ketika di ruang sebelah, algoritma LPSE Dinas Kesehatan terus-menerus dirampok miliaran rupiah melalui sabotase “Tender Gagal” yang memfasilitasi kickback elit pejabat.
Kasus Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan (2024-2026) mendemonstrasikan evolusi mutakhir dari kejahatan korupsi birokrasi. Para pelaku tidak lagi sekadar mencuri uang tunai; mereka melegalkan pencurian melalui fiksi regulasi “Tender Gagal” dan menyembunyikan arsiteknya melalui “Roller Coaster” rotasi jabatan.
Bukti empiris sudah sangat terang benderang. Persekongkolan tender ini telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saatnya Aparat Penegak Hukum (APH) lintas institusiโmulai dari Ditreskrimsus Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)โmemukul mundur kartel ini. Penyelidikan tidak boleh hanya terhenti pada aktor PPK di lapangan. APH wajib melakukan pemanggilan proyustisia terhadap Devi Arminanto selaku Pengguna Anggaran, membongkar arus dana kickback 25%, dan mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang di balik penunjukan “jalur belakang” Plt Kepala Dinas.
Masyarakat Lampung Selatan tidak butuh penghargaan administratif di atas kertas. Mereka berhak atas fasilitas Puskesmas yang kokoh dan uang pajak yang tidak dijarah oleh mafia berjas birokrat.*Redaksi
