Korupsi

BONGKAR! Proyek Warisan Rp 40 M Dihentikan Bupati, Tender Dimenangkan Trio Perusahaan di Tengah Dugaan Kolusi Sistematis. Investigasi mendalam mengungkap skandal di Dinas PUPR Lampung Selatan terkait proyek Kalianda Convention Center (KCC) senilai Rp 40 miliar. Langkah tegas Bupati Radityo Egi Pratama untuk menghentikan proyek warisan ini tidak hanya membongkar cacat perencanaan fatal karena ketiadaan studi kelayakan, tetapi juga memperkuat dugaan adanya kolusi sistematis dalam proses tender yang telah menghabiskan Rp 18,5 miliar. Artikel ini menelusuri jejak “trio perusahaan”—perencana, pengawas, dan pelaksana yang terafiliasi—serta modus tender ‘gagal-ulang’ yang menjadi pola di berbagai proyek, mengindikasikan adanya persekongkolan untuk menjarah uang rakyat.

Membongkar Borok Tender Dinas PUPR Tanggamus: Miliaran Rupiah Dikondisikan Lewat Modus Gagal Ulang, Nama PPK Terseret. Ini bukan lagi kelalaian, ini adalah kejahatan pengadaan yang terencana. Jejak digitalnya sangat jelas dan menunjukkan arogansi kekuasaan.

PUNGLI PASAR GINTUNG: Jeritan Pedagang di Atas Aset Negara Rp 38 Miliar yang Dirampas. Pasar ini dibangun pakai uang negara Rp 38 miliar, tapi kami korban! Setiap hari kami dipaksa bayar sewa kepada orang yang bukan negara!

Skandal Wajib Setor di Jantung Satpol PP Bandar Lampung: Keringat Ribuan Anggota Diduga Jadi Pungli Setengah Miliar Rupiah. Ini bukan lagi soal potongan liar, ini adalah pemerasan dengan modus yang lebih licik. Hak anggota diberikan utuh, lalu ada instruksi dari oknum atasan untuk menyetor kembali sebagian. Ini adalah kejahatan jabatan yang memanfaatkan relasi kuasa. Ini adalah transaksi ‘sukarela di bawah todongan’. Anggota, terutama 1.040 tenaga kontrak daerah, tidak punya pilihan selain patuh jika tidak ingin kariernya terancam.

Mega Skandal Proyek Dinkes Tanggamus Terkuak. Ini bukan lagi sekadar kejanggalan, tapi sudah mengarah pada modus operandi kejahatan terorganisir. Kami minta Kejaksaan dan Kepolisian segera memanggil dan memeriksa KPA serta PPK. Aliran dana dan proses lelang ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.Ini HPS ‘fotokopian’, tidak masuk akal. Setiap bangunan punya tingkat kerusakan dan kebutuhan material yang berbeda. Keseragaman ini adalah bukti kuat bahwa HPS tidak disusun berdasarkan survei lapangan yang benar, melainkan sudah diatur dari awal untuk mengamankan margin keuntungan tertentu, Ketua LSM Tunas Bangsa.

Skandal Gila Bapenda Lambar, Hanya 14 Pegawai Habiskan Anggaran ATK Rp586 Juta, Setiap PNS ‘Wajib’ Dinas Luar 8 Bulan Penuh. Ini bukan lagi mark-up, ini adalah pembengkakan anggaran yang brutal sebesar 2.800%! Ini adalah desain perampokan yang rapi di atas kertas, direncanakan dengan sadar dan dingin.

Di Tengah Jeritan UMKM, Dinas Koperasi Lamsel Bakar Uang Rakyat: Beli Tenda Seharga Mobil, Anggaran Diduga Jadi Bancakan. Ini bukan lagi kelalaian, ini perampokan di siang bolong. Uang Rp108 juta untuk satu tenda bisa menghidupkan 20 UMKM yang sekarat. Kepala Dinas harus bertanggung jawab!

Alarm Korupsi di DLH Lampung, LSM Soroti Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah. Rp 6,5 juta setiap hari untuk perjalanan dinas? Ini bukan lagi soal kewajaran, ini adalah penghinaan terhadap rakyat Lampung yang pajaknya dihamburkan untuk kepentingan yang tidak jelas!

LSM Soroti Anggaran Pemeliharaan Rp 19,6 Miliar DLH Bandar Lampung Pasca Viral Truk Rusak, Anggaran Rp 19,6 Miliar untuk 73 truk itu logika dari mana? Seharusnya armada kinclong, bukan rongsok dan viral di jalan. Ini penghinaan terhadap akal sehat. Jangan biarkan uang rakyat menguap begitu saja. Kami mendesak APH segera turun tangan. Audit tuntas anggaran ini dan seret pelakunya jika terbukti ada penyelewengan!