Korupsi

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah. Tanggung jawab Provinsi bukan hanya mengelola APBD sendiri, tapi memastikan setiap rupiah di kabupaten/kota juga dikelola dengan benar. Kami adalah benteng pertahanan pertama dan terakhir dalam menjaga akuntabilitas. Sebelum BPK turun, ‘BPK internal’ Provinsi harus sudah bekerja.

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan. Anggaran Rp2,1 Miliar untuk 40 orang ini bukan sekadar angka, ini adalah cermin arogansi kekuasaan. Logika mana yang membenarkan satu pegawai ‘pelesiran’ dua bulan penuh, sementara kebutuhan dasar rakyat terabaikan? Ini bukan pemborosan, ini potensi perampokan uang rakyat yang terencana.

PENYAKIT LAMA KAMBUH LAGI! Rp154 Juta Uang Sampah ‘Raib’ Kepala DLH Veni Devialesti Jadi Sorotan. Setiap tahun BPK menemukan, setiap tahun dinas mencicil, dan setiap tahun ada sisa yang ‘hilang’. Ini bukan lagi siklus administrasi, ini adalah siklus korupsi. Uang sampah rakyat telah dijadikan ATM tahunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso. BPK sudah memberikan peta jalan kejahatannya. Jika APH hanya menunggu di ujung jalan untuk menagih pengembalian uang, bukan menjemput pelakunya dengan borgol, maka negara ini secara resmi melegalkan korupsi dengan sistem ‘bayar di tempat’.

Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak: BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda. Ketika uang rakyat sebesar Rp87,4 juta bisa ‘menguap’ sementara waktu tanpa jejak dalam sebuah pengadaan resmi, itu bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, melainkan lonceng bahaya bagi akuntabilitas. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan internal lumpuh dan harus segera diinvestigasi oleh Aparat Penegak Hukum.

[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar Anggaran Rp3,3 miliar untuk 40 orang adalah penghinaan terhadap akal sehat dan rasa keadilan publik. Ini harus diusut tuntas. Dikonfirmasi soal anggaran janggal Rp3,3 Miliar, Kepala BPKAD Wahidin Amin bukan menjawab, tapi langsung memblokir tiga nomor telepon wartawan.